REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai rencana perwira tinggi Kepolisian RI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat saat pelaksanaan pilkada, kurang tepat. Menurutnya Plt Gubernur bisa dari orang yang berpengalaman di pemda.
"Saya kira (rencana Plt Gubernur Jawa Barat dari Polri) itu kurang tepat, tidak lazim, mestinya plt itu diisi oleh orang yang berpengalaman dari pemda dan paham akan roda pemerintahan daerah," kata Asep ketika dihubungi melalui telepon di Bandung, Jumat (26/1).
Ia menyarankan Kementerian Dalam Negeri mengkaji ulang rencana tersebut dan lebih baik memilih orang yang paham dan mengerti akan roda pemerintahan daerah.
"Hemat saya, tidak boleh mengesampingkan regulasi seperti itu. Oleh karena itu dikaji ulang, ditelaah kembali kebutuhan daerah, karena kalau dari kepolisian, apa urgensinya," kata dia.
Kalau urgensi utama ditunjuknya perwira tinggi dari kepolisian sebagai Plt Gubernur Jawa Barat karena alasan keamanan, kata Asep, hal tersebut juga kurang tepat atau tidak relevan.
"Kalau urgensinya hanya sekedar keamanan, masalah pilkada itu urusannya polda bukan urusan di kepala daerah. Jadi aneh saja kalau hanya demi faktor keamanan kemudian ditempatkan di kepolisian," katanya.
Menurut dia, jika alasan Kemendagri karena keterbatasan SDM maka bisa ditunjuk Sekda Jawa Barat untuk menjadi plt gubernur. "Kalau Kemendagri punya stok terbatas untuk plt gubernur kan bisa Sekda (Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa) untuk Jawa Barat, jabatan sekda-nya tidak berhenti karena itu eselon I. Masih ada stok, tidak usah dari kepolisian," kata dia.
Menurut Asep, sosok sekda akan jauh lebih memahami permasalahan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat jika ditunjuk sebagai plt dibandingkan dengan seorang perwira tinggi Polri. Dia menuturkan jika Kemendagri tetap "keukeuh" (ngotot) menjadi perwira tinggi Polri menjadi plt gubernur di Provinsi Jawa Barat maka dirinya khawatir roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
"Kasihan kepolisian nanti, takutnya ketika ada masalah banyak seperti masalah anggaran, pelaksanaan aturan, kepegawaian, itu kan hal-hal rumit," kata dia.
Sebelumnya dua perwira tinggi Polri akan ditunjuk menjadi plt gubernur di dua provinsi yakni Jabar dan Sumut. Dua pati itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
