Rabu 03 Jan 2018 10:06 WIB

Butuh Ribuan ASN, Pemkot Bogor Memintanya ke KemenpanRB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Gita Amanda
Aparatur sipil negara berfoot bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Aparatur sipil negara berfoot bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.098 orang pada 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dari total itu, jabatan fungsional keahlian mendominasi usulan yakni mencapai 1.962 orang.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Iceu Pujianti, mengatakan, jabatan fungsional keahlian meliputi tenaga medis, dokter hingga guru. Memiliki peran strategis dan berhubungan langsung dengan masyarakat, jabatan ini memang menjadi krusial.

Dari data BKPSDA Kota Bogor, apabila diakumulasi kebutuhan Pemkot terhadap jabatan fungsional keahlian mencapai 5.254 orang. "Sedangkan, ketersediannya hanya 3.376 orang sampai akhir 2017, kurang 1.878 orang," ucapnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (3/1).

Selain jabatan fungsional keahlian, Pemkot Bogor juga mengajukan jabatan fungsional keterampilan sebanyak 362 orang. Selebihnya, yang diusulkan adalah jabatan administrasi pelaksana 762 orang dan sisanya, 12 orang pengawas. Angka ini didapat berdasarkan data e-Formasi Pemkot Bogor.

Tapi, Iceu menegaskan, angka pengajuan tersebut masih berupa usulan. Sebab, ia belum mengetahui informasi pasti terkait waktu pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). "Nanti yang menentukan pun dari pusat langsung," katanya.

Dengan adanya informasi pembukaan lowongan CPNS tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor berharap 400 guru honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS. Sebab, sampai saat ini, Kota Bogor kekurangan tenaga pengajar sampai 800 orang.

Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, menjelaskan, 400 orang menjadi angka ideal untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar. "Meski sebenarnya masih kurang 400 orang lagi, setidaknya angka itu bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor," ujarnya.

Fahrudin menambahkan, opsi lain adalah Pemkot Bogor bisa menambah tenaga non-PNS lagi untuk menutupi kekurangan yang terjadi di 240 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bogor ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement