REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah terus berkomitmen dalam upaya memajukan dan pemenuhan HAM seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM Internasional. Bahkan, kata Yasonna, dunia internasional pun telah memberikan apresiasi yang baik terkait dengan kemajuan HAM di Indonesia.
"Dalam hasil Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB sudah berlangsung pada awal Mei 2017, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia khususnya terkait dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia," ujar Yasonna di Solo, Jawa Tengah, Ahad (10/12).
Sedangkan terkait dengan penyusunan Perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai-nilai HAM, Yasonna mengungkapkan Kemenkumham telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan. "Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terkait agar memperhatikan nilai-nilai HAM dalam penyusunan produk hukum daerahnya," katanya.
Adapun pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sudah memasuki generasi ke-4. Pemerintah sekaligus menunjukkan komitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia.
RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya pemajuan dan peduli HAM bagi masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang ditargetkan selama 4 tahun yakni 2015 sampai 2019.
Berdasarkan catatan pada 2017 ini, aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52.26 persen. Diharapkan, di akhir tahun ini, Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan Aksi HAM Daerah hingga mencapai 100 persen.
Yasonna menambahkan, Presiden Joko Widodo berharap Aksi HAM berikutnya mulai difokuskan menitik beratkan dalam hal pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak lanjut usia, hak masyarakat adat serta mengedepankan dan menjaga toleransi antar kelompok umat beragama maupun antar kelompok sesama masyarakat.
Dalam peringatanHari HAM Sedunia yang digelar di Solo, terdapat 351 dari 515 Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing. Dari jumlah tersebut 232 Kabupaten/Kota di antaranya masuk kategori peduli HAM dan 84 Kabupaten/Kota cukup peduli HAM.
Dalam kesempatab tersebut,Presiden Joko Widodo juga menyerahkan penghargaan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang meraih peringkat peduli HAM berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan HAM yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Surakarta, Kota Gunung Sitoli, dan Kota Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
