REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendeklarasikan penggunaan bahan bakar elpiji non-subsidi, yang sejalan dengan upaya pemerintah mendistribusikan elpiji subsidi tiga kilogram (kg) secara tepat sasaran.
Dari siaran pers Marketing Operation Region (MOR) I PT Pertamina (Persero), yang diterima, di Jakarta, Rabu (29/11), menyebutkan deklarasi disampaikan Ketua Korpri Sumatera Utara Arsyad Lubis saat perayaan Hari Ulang Tahun Korpri Ke-46 di Lapangan Merdeka, Medan.
Dalam deklarasi yang juga dihadiri General Manager MOR I Pertamina Erry Widiastono, Arsyad menyampaikan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan imbauan Gubernur Sumatera Utara, ASN diharapkan tidak menggunakan elpiji tabung ukuran tiga kg yang disubsidi pemerintah. "ASN mestinya beralih ke elpiji yang tidak bersubsidi," katanya.
Pada kesempatan itu, ASN diberikan kesempatan membeli produk elpiji non-subsidi jenis Bright Gas 5,5 kg dengan cara pertukaran (trade in) dan berhasil terjual 273 tabung. Erry Widiastono mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi ASN menggunakan Bright Gas itu. Fakta itu, lanjutnya, menegaskan besarnya komitmen ASN menggunakan elpiji non-subsidi.
"Ini menunjukkan kepedulian yang tinggi dari para ASN untuk menggunakan elpiji non-subsidi sehingga elpiji tiga kg dapat betul-betul digunakan masyarakat miskin dan usaha mikro," tutur Erry.
Sementara itu, untuk meningkatkan kemudahan konsumen mendapatkan elpiji non-subsidi, MOR I Pertamina juga meluncurkan aplikasi Home Delivery Oke Gas. Aplikasi tersebut memungkinkan konsumen memesan elpiji subsidi secara dalam jaringan (online) dengan layanan antar ke rumah. Aplikasi tersebut sudah bisa diunduh melalui Playstore.
"Ini merupakan respons Pertamina terhadap perkembangan pemanfaatan aplikasi digital dalam memberikan pelayanan dan pengalaman lebih kepada konsumen," kata Erry.
Saat ini, setidaknya terdapat 28 pemerintahan kabupaten dan kota di wilayah Sumut yang telah mengimbau ASNnya untuk menggunakan elpiji non-subsidi.