REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan, partai politik (Parpol) mempunyai peran penting bagi bangsa. Menurutnya, baik dan buruknya Parpol menentukan arah bangsa.
"Konstitusi kita memberikan peran yang sangat besar kepada partai politik. Semua proses regenerasi kepemimpinan baik nasional maupun daerah hampir semuanya melalui partai politik," kata Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (9/8).
Bahkan khusus untuk presiden dan wakil presiden hingga hari ini, lanjutnya, calon independen masih belum diakomodir di dalam konstitusi. Dengan kata lain, proses pencapresan hanya bisa dilakukan oleh partai politik saja.
"Oleh karena itu, baik dan buruknya partai politik sangat menentukan arah bangsa ini ke depan. Ini adalah ujian bagi kita para politisi apakah mampu mengelola dan memimpin partai politik sehingga membawa perubahan dan kebaikan bagi bangsa," katanya.
Untuk itu, ia juga menginginkan para politisi dan seluruh parpol dapat mencegah berbagai macam perselisihan, pertikaian dan konflik yang terjadi, baik antara parpol maupun internal parpol itu sendiri.
Hal tersebut, lanjutnya, karena sedikit saja terjadi konflik antara pimpinan atau tokoh parpol juga akan berdampak signifikan ke akar rumput atau para pihak pendukungnya masing-masing.
Karena itu, ia melanjutkan, semua pihak harus saling menyadari dan memahami bahwa mengutamakan dialog, persatuan dan kesatuan bangsa lebih utama.
"Namun demikian, sikap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa bukan berarti kita harus senantiasa dalam satu kubu yang sama. Justru harus ada pembagian tugas. Ada pihak yang mendukung jalannya roda pemerintahan di eksekutif, akan tetapi harus ada juga pihak-pihak yang mampu mengontrol jalannya roda pemerintah," jelasnya.
Presiden PKS menegaskan, parpolnya hingga saat ini berada di luar pemerintahan sebagai pihak oposisi. Namun, meski memiliki posisi di luar pemerintahan, tetapi dirinya menyatakan bahwa tujuannya sama-sama baik untuk bangsa, karena PKS di luar pemerintahan justru bisa melengkapi dan mengontrol jalannya pemerintahan.