REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik, Anang Sudjoko berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak meloloskan Undang-undang Pemilu dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Sebab menurutnya, penerapan presidential treshold tidak sesuai dengan semangat Undang-undang 1945 dan Pancasila. Apalagi semangatnya adalah dari rakyat untuk rakyat.

"Ada prinsip-prinsip permusyawatan, artinya tidak mengutamakan golongan-golongan tertentu dan disinilah kita diuji, Demokrasi itu tetap mengutamakan kepentingan rakyat," jelas Dosen Fisip Universitas Brawijaya, Malang, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (27/7).

Terkait "kengototan" pemerintah menginginkan presidential treshold 20 persen ada hal yang hendak dicapai. Yaitu, sambung Anang, pemerintah ingin terus mempertahankan kekuasaan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Maka pemerintah dengan segala cara, salah satunya dengan kekuasaannya akan tetap mempertahankan presidential treshold.

"Kalau saat ini ada kecenderungan kalau penguasa itu ingin terus bertahan dengan segala cara. Salah satunya dengan kekeuasan di persidangan, ada jamuan khusus untuk partai koalisi padahal itu fasilitas rakyat, Istana Negara kan punya rakyat," keluhnya.

Maka dari itu Anang mengaku, dirinya tidak merasa heran apabila ada sejumlah Partai Politik (Parpol) yang bermanuver mendukung pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Anang, awalnya PPP dan PKB setuju dengan presidential treshold 0 persen atau tanpa ambang batas, tapi tiba-tiba harus mengikuti dari partai pengusa mendukung presidential treshold 20 persen.

"Artinya ada kepentingan yang ingin dicapai PKB dan PPP Negoisasi itu sah-sah saja tetapi ketika sudah mencoba menzalimi kepentingan rakyat itu sendiri, tandanya sudah krisis bermoral," kata Anang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika