Selasa 20 Dec 2016 19:18 WIB

Kegiatan Belajar Anak Korban Gempa Aceh Dimulai Januari 2017

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Andi Nur Aminah
Anak-anak pengungsi korban gempa bermain sambil menyanyi bersama Kaka Seto di pengungsian, Pidie jaya, NAD, Jumat (9/12).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Anak-anak pengungsi korban gempa bermain sambil menyanyi bersama Kaka Seto di pengungsian, Pidie jaya, NAD, Jumat (9/12).

REPUBLIKA.CO.ID, PIDIE JAYA -- Pemerintah memprioritaskan kegiatan belajar mengajar berjalan normal pascagempa bumi di Pidie Jaya, Aceh. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada 271 bangunan sekolah rusak dan 86 sekolah rusak berat.

Klaster pendidikan telah melakukan verifikasi lapangan terhadap gedung sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen. Tim memprioritaskan 86 sekolah rusak, dan hari ini sudah diverifikasi 13 lokasi.

Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BNPB dan dinas terkait. "Kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 3 Januari 2017. Sekolah akan tetap berjalan seperti biasanya dengan menggunakan tenda," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (20/12).

Pembersihan diharapkan selesai pada Desember 2016. Sebanyak 86 sekolah yang menjadi awal dan sudah ada indikasi merah dan diprioritaskan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Danis H Sumadilaga mengatakan akhir pihaknya menargetkan sekolah sudah menggunakan bangunan sekolah darurat atau sementara, dan sudah tidak ada lagi yang belajar di bawah tenda.

Pembangunan sekolah sementara, Sutopo mengatakan, intinya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Prinsipnya anak-anak sekolah dengan layak. Inspektur Utama BNPB Bintang Susmanto menyampaikan potret apa adanya, dan data yang rusak berat, sedang atau ringan. "Tim auditor dari Inspektorat Utama BNPB datang ke Aceh mendampingi BPKP dalam melakukan audit lapangan. Serta melakukan verifikasi melalui data satu pintu dari BNPB," kata dia.

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan dalam keadaan darurat semua terlindungi oleh UU Nomor 24 tahun 2007. "Jalankan saja yang sudah terverifikasi di 13 lokasi yang sudah ditentukan. Silakan bangun kelas darurat, namun tetap memenuhi syarat standar keamananan kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan permanen sekolah selama enam bulan pengerjaan dan bangunan keseluruhan sekolah ditargetkan akhir 2017. Targetnya adalah pembangunan kembali semua bangunan yang rusak akibat gempa bumi. Namun prioritas pertama adalah fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, dan sebagainya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement