REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memastikan bakal mengembalikan sejumlah laptop dan komputer yang mereka pinjam dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah barang-barang tersebut diserahkan kepada pemiliknya, lembaga penyelenggara pemilu itu rencananya akan menyewa komputer lain sebagai penggantinya.
"Kami akan sewa. Kami enggak bisa membeli karena di anggaran Pilkada DKI 2017 itu tidak bisa digunakan untuk belanja modal," ujar Ketua KPU DKI, Sumarno, kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).
Menurut dia, detail rencana penyewaan komputer itu masih dibahas di internal KPU DKI. Sumarno pun mengaku belum dapat mengungkap ke publik tentang siapa pihak yang akan menyewakan peralatan tersebut kepada instansinya. Dia berharap, kegiatan sewa-menyewa ini tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada DKI 2017.
Kendati demikian, Sumarno tak menampik bila rencana tersebut bakal menimbulkan perdebatan baru di tengah-tengah publik. "Menjadi tidak mudah bagi kami ketika menyewa komputer dari pihak swasta. Nanti KPU akan dicurigai macam-macam lagi," tuturnya.
Sumarno berjanji, komputer yang disewa KPU DKI nantinya bisa dipertanggungjawabkan 'kebersihannya'. Instansinya akan mengudang para ahli IT independen untuk memeriksa dan mengaudit komputer yang dipakai KPU DKI.
"Termasuk persoalan yang lagi hangat sekarang ini. Ada kecurigaan bahwa komputer yang dipinjamkan Pemda DKI kepada kami sudah diprogramkan untuk memenangkan kandidat tertentu. Saya sudah sampaikan berkali-kali, KPU DKI mempersilakan tim IT dari mana saja untuk memeriksanya, jika hal itu memang diperlukan," ucap Sumarno.
Salah satu media daring (dalam jaringan) sebelumnya menyebut PT Sampoerna Land Tbk menyumbang sejumlah komputer kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Komputer-komputer tersebut diduga telah diprogram oleh pihak perusahaan untuk kepentingan pemenangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017.
Gubernur Ahok sendiri sebelumnya mengakui pengadaan komputer dan laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada KPU DKI berasal dari dana PT Sampoerna Land Tbk. Menurut dia, semua berawal dari keterlambatan pengajuan bantuan dari Bawaslu DKI dan KPU DKI dalam Anggaran Pendapatan Agenda Belanja Daerah (APBD) DKI 2016. Padahal, pembiayaan bantuan untuk kedua lembaga itu harus ditanggung APBD.
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI memiliki sistem lain untuk pendanaan selain menggunakan APBN dan APBD. Pemprov DKI, kata dia, bisa menggunakan kontribusi tambahan pengembang atau kewajiban pengembang. "Jadi, Sampoerna membayar kewajibannya pada Pemprov DKI karena APBD terlambat. Baru jalan nih KPU, kita minta dia mengganti (kewajibannya) dalam bentuk komputer," kata Ahok.
Menurut catatan, saat ini ada 25 komputer dan 21 laptop yang dipinjam-pakaikan Pemprov DKI kepada KPU DKI. Selain itu, ada juga 18 komputer dan 21 laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
