REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai partai yang mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden RI dua periode, Partai Golkar mendukung kebijakan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Kerja untuk kedua kalinya.  Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, reshuffle jilid dua telah menempatkan orang-orang yang mumpuni di antaranya, sosok Arcandra Tahar sebagai menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski kini Arcandra diterpa isu dugaan kepemilikan paspor ganda, kata Setya, publik harus melihatnya secara luas. "Saya harap seluruh komponen bangsa untuk tenang dan tidak terlalu reaktif melihat isu tersebut," kata mantan ketua DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/8).

Setya menegaskan, Arcandra Tahar bukanlah orang Indonesia pertama yang dipanggil pulang ke Tanah Air untuk menjadi pembantu presiden. Dalam pandangan Setya, ada sosok BJ Habibie yang tetap berkewarganegaraan RI, meskipun sudah ditawari menjadi warga negara kehormatan oleh pemerintah Jerman.

"Seingat saya, tahun 1974, Bacharuddin Jusuf Habibie yang memiliki karier dan kehidupan yang sangat baik di Jerman, dipanggil oleh Presiden Soeharto dan dijadikan Menristek (menteri riset dan teknologi). Saya melihat apa yang dilakukan oleh Arcandra Tahar 'mirip-mirip' dengan apa yang dilakukan oleh Habibie," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika