REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung menyerahkan penanganan dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bareskrim Polri.
"Itu nanti akan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri karena nampaknya sudah lebih dahulu melakukan penyidikan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Kamis (21/7).
Ia menegaskan penyerahan itu agar tidak terjadi tumpang tindih penanganannya. Sebab menurutnya pada akhirnya kasus tersebut akan bermuara ke pengadilan melalui kejaksaan. Dikatakan, saat masih ditangani kejaksaan, kasus itu masih didalami.
"Tentunya dari bukti-bukti apa pun di sini, kami serahkan pada mereka," ujarnya.
Pihaknya sudah menerima SPDP itu, ternyata Mabes Polri sudah melakukan penyidikan sebelum Kejagung melakukannya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi yang diterima Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta dalam pembebasan lahan untuk rusunawa Cengkareng Barat.
Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.
Dinas Perumahan dan Gedung membeli lahan tersebut dari perseorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno. Lahan untuk rumah susun tersebut dibeli dengan harga Rp668 miliar.
Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan antara Dinas KPKP DKI dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
