REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) heran dengan minimnya alat berat yang beroperasi di Tempat Pengelolahan Sampat Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Diketahui Pempro DKI Jakarta hanya mempunyai 21 unit alat berat, padahal pengelola sebelumnya yakni PT Godang Tua Jaya memiliki sekitar 58 alat berat. "Kalau sekarang dibilang alat berat gak cukup, kenapa beli alat berat gak cukup? Kan sudah tahu mau ambil alih," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/7).
Padahal ia meyakini Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa membeli hingga 100 unit alat berat. Tetapi jumlah alat berat saat ini tak sesuai dengan dana yang diberikan Pemprov DKI untuk digunakan Dinas Kebersihan.
"Alat berat paling mahal berapa? Satu atau dua miliar, sekarang beli 100 biji cuma 100 miliar kok. jadi gak masuk akal apalagi cuma 50," ucapnya.
Ahok menuding kurangnya alat berat di Bantar Gebang lantaran ada pihak yang enggan mengambilalih Bantargebang. Padahal ia meminta agar Bantargebang diambilalih Pemprov sejak tahun 2013.
"Kalau dia bilang alat berat gak cukup, berarti memang orang kita itu niatnya gak mau ngambil (alih Bantar Gebang) begitu kesimpulannya," ujarnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah mengakhiri kerja sama dengan operator TPST Bantar Gebang, PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) tertanggal 19 Juli 2016. Pemprov DKI pun menyatakan swakelola Bantar Gebang usai serah terima TPST itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika