REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah akan memverifikasi laporan mengenai kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik tahun 1965.
"Ada teman yang akan memberikan daftar tempat kuburan massal. Besok (Selasa, 3/5) saya sendiri yang akan menerima daftar itu untuk memverifikasinya," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).
Dia berharap laporan adanya kuburan massal itu tidak membuat keributan lagi di publik karena pemerintah hanya ingin meluruskan angka jumlah korban. "Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih. Kita sampai angka berapa sih," katanya.
Bahkan, kalau memang bisa diidentifikasi maka pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk identifikasi.
Ia mengatakan jika temuan kuburan massal itu memungkinkan untuk proses peradilan maka akan dibawa ke peradilan tapi kalau tidak maka akan diselesaikan di luar peradilan.
"Tapi spirit kita nggak usah gaduh dulu. Bertahun-tahun nggak selesai-selesai lalu kita selesaikan, ya, jangan bikin gaduh," katanya.
Ia mengakui ada pihak yang tidak akan puas dengan penyelesaikan yang akan dilakukan pemerintah.
Menurut dia, permasalahan G-30-S adalah masalah politik sehingga kalau dibawa ke suasana sekarang malah tidak adil.
"Presiden tekankan kita selesaikan ini pendekatan kemunusiaan. Kita kembali ke masalah kemanusiaan supaya tuntas dan bangsa ini kembali rekonsialiasi dan jangan lagi tengok masa lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
