REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta agar pemerintah jeli melihat berbagai kepentingan yang ada di balik perseteruan dua moda transportasi, baik konvensional ataupun online.

Apalagi mengamati perusahaan-perusahaan transportasi publik besar, baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi yang tengah bersaing sekarang ini.

"Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa masyarakat konsumen dan pengemudi tidak menjadi korban persaingan tidak sehat dari perusahaan-perusahaan transportasi umum besar," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Rabu (23/3).

Neng Eem menjelaskan masyarakat kini tengah menanti ketegasan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik seperti in jangan dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan menyengsarakan masyarakat pada umumnya, konsumen dan pengemudi pada khususnya.

Pemerintah, kata dia, harus bertindak tegas dan cepat mengambil keputusan tentang status transportasi daring di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna dan juga pengemudi. Pemerintah harus hadir dalam setiap konflik yang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah harus mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap konflik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pengusaha," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika