REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemerintah lebih tanggap dalam mempersiapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2016.

"Persiapan pemerintah dalam pencegahan karhutla yang pertama mengeluarkan state of emergency lebih awal," kata Luhut, Jumat (11/3).

Dengan pengumuman keadaan darurat lebih cepat, kata Luhut, dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa langsung digelontorkan untuk kemudian mengerahkan tim penanggulangan bencana gabungan dan helikopter lebih cepat.

Luhut mengatakan tanggap darurat bencana pada tahun ini lebih cepat dibanding tahun kemarin. Ia mencontohkan status darurat bencana karhutla di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan pada 2015 baru dikeluarkan pada September ketika kebakaran hutan sudah membesar. Sedangkan pada 2016, tambah Luhut, status bencana kebakaran hutan di Dumai, Riau, dengan cepat dikeluarkan sehingga bisa ditangani oleh BNPB, TNI-Polri, dan juga pemerintah daerah secara cepat.

"TNI-Polri perlu diapresiasi dengan peralatan yang sangat minim dapat membantu BNPB dan pemda menangani karhutla. Kita tidak ingin mengulang kesalahan tahun lalu," kata Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah membuat kanal-kanal di sejumlah daerah, khususnya yang berada di lahan gambut, untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika