REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemberhentian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan secara resmi diumumkan Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). Kendati demikian, sementara pengganti menteri lain yang dirombak dilantik, belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan.

“Presiden sementara waktu akan menunjuk pejabat ad interim untuk menjabat menko polkam,” ujra Mensesneg Prasetyo Hadi selepas pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Kepresidenan hari ini.

Prasetyo juga menyatakan nama tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut. “Tunggu nanti diumumkan,” ujarnya.

Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa jika presiden, wakil presiden, atau menteri-menteri berhalangan, atau diberhentikan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden atau pengisian menteri-menteri dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Budi Gunawan selama ini dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia sebelumnya menjabat wakapolri periode 2015-2016. Ia juga sempat dicalonkan menjadi kapolri pada awal masa pemerintahan Joko Widodo. 

Penolakan masyarakat mencegahnya menduduki jabatan tersebut. Penolakan itu terkait tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Meski penetapan tersangka tersebut dibatalkan pengadilan, Budi Gunawan tetap gagal menjadi kapolri. Ia kemudian ditunjuk sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum diangkat sebagai menko polkam oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika