REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kehutanan memperkuat peran dan kelembagaan Manggala Agni sebagai garda terdepan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merupakan bagian integral strategi besar pengendalian karhutla untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Penguatan peran Manggala Agni dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama (2025–2027) fokus pada optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat. Fase kedua (2028–2035) diarahkan pada revitalisasi peralatan, penguatan sistem pendukung keputusan, serta pemanfaatan drone dan satelit. Fase ketiga (2036–2045) mencakup integrasi kecerdasan buatan (AI) dan pembentukan kelembagaan permanen Manggala Agni agar lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto mengatakan langkah ini ditempuh agar Manggala Agni tidak hanya tanggap dalam penanganan darurat, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kebakaran hutan. “Kami akan terus memperkuat posisi Manggala Agni lewat strategi jangka panjang berbasis regulasi, kelembagaan, dan inovasi teknologi,” kata Dwi Januanto.

Menurut Dwi, hingga 2 September 2025 Kementerian Kehutanan telah melaksanakan 2.076 operasi penanganan karhutla di 23 provinsi. Upaya ini tidak lepas dari sinergi Tim Pendampingan Pengendalian Karhutla Daerah, Tim Posko Pengendalian Karhutla, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin, yang bekerja bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam forum Desk Penanganan Karhutla.

Ia menyebut Manggala Agni berhasil menurunkan luas areal karhutla pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11.602 hektare. Hingga Juli 2025 tercatat luas areal karhutla sebesar 95.056,06 hektare. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti kebakaran pada lahan gambut dengan karakteristik api bawah tanah, akses yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, serta cuaca ekstrem.

Dengan 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi dan 10.225 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 32 provinsi, Kementerian Kehutanan terus meningkatkan mobilisasi pengendalian karhutla pada fase krisis Juni–Oktober.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nifinluri menambahkan pelibatan masyarakat menjadi kunci pengendalian karhutla. “Mayoritas kebakaran terjadi akibat aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun akibat kelalaian. Pola ini konsisten tiap tahun sehingga strategi pengendalian berfokus pada pre-krisis dan krisis, tanpa meninggalkan penanganan pasca kejadian melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area terbakar, dan penegakan hukum,” ujarnya.

Data Sipongi+ Kementerian Kehutanan per 4 September 2025 menunjukkan terdapat 1.796 titik panas/hotspot dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Barat sebanyak 500 titik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kehutanan melakukan patroli terpadu, meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat tapak, serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika diperlukan.

Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan luas karhutla sebesar dua persen tiap tahun berdasarkan baseline tahun 2019 seluas 1.649.258 hektare. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Tim Supervisi Pengendalian Karhutla yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika