Selasa 22 Dec 2015 18:15 WIB

Lima: Masa Depan Pemberantasan Korupsi akan Buram

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Angga Indrawan
 Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray RAngkuti (kanan) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray RAngkuti (kanan) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pesimistis melihat para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih. Menurut dia, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia akan buram di bawah pimpinan KPK saat ini.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi Ray berpikir demikian. “Pertama karena rekam jejak mereka sebagai orang-orang pegiat antikorupsi tidak menjanjikan,” kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (22/12). 

Alasan kedua, yaitu karena visi dan misi yang mereka usung tidak memperlihatkan kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Pimpinan KPK yang baru selalu menitikberatkan pada pencegahan, padahal Indonesia tidak mempunyai problem kelembagaan dalam program pencegahan, apalagi terkait eksteral da internal.

Hampir semua lembaga, kata dia, memiliki program tersebut. “Mubazir kalau KPK punya keweangan besar tetapi kerjanya hanya mencegah,” ujar Ray.

Baca: Giliran Rizal Ramli Kepret PDAM

Alasan ketiga ialah yang berkaitan dengan tingkat kegarangan alias kebencian konstruktif saat melihat korupsi sebagai musuh bersama yang harus diselesaika. KPK, tegasnya, harus geram melihat koruptor. Menurut dia, poin ketiga ini sangat penting agar di dalam diri para pimpinak KPK terdapat kemauan kuat yang konstrktif dalam setiap langkah pemberantasan korupsi.

Ray mengatakan jika kasus korupsi dipandang dengan cara biasa dan datar-datar saja maka pemberantasan korupsi akan terlambat. Kelemahan yang dimiliki para pimpinan KPK tersebut dapat dmanfaatkan sebagai celah oleh para koruptor.

Pemilihan pimpinan KPK ini, kata dia, juga menjadi salah satu upaya pelemahan KPK. DPR sengaja memasukkan orang yang tidak mempunyai visi dan misi terhadap tindak pidana korupsi sehingga pemberantasan korupsi melambat sementara kinerja koruptor semakin merajalela.

Baca: Jokowi: Listrik Urusan Pemerintah

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement