REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam kasus pencatutan nama dan usaha mencari keuntungan dari PT Freeport Indonesia. Menurut dia, ada beberapa menteri yang silang pendapat dan rentan memicu kegaduhan publik.
"Sudah waktunya Presiden turun tangan dan berkoordinasi dengan menteri-menterinya," kata Hendri dalam diskusi Indonesia Tanpa Freeport di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (6/12).
Ia menilai ada beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara yang terindikasi memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan politik. Seperti, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Ia berulang kali meminta dipanggil MKD," kata Hendri.
Selain itu, lanjut Hendri, ada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang memastikan jalannya proses penyelidikan pada kasus tersebut. Serta, Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai sidang MKD seperti sinetron dan ada kelompok yang ingin ambil bagian dari lahan Freeport.
"Pencatutan nama ini dijadikan momentum untuk unjuk gigi oleh menteri dan pimpinan lembaga negara," katanya. (Baca: MKD Minta Publik tak Termakan Pengalihan Isu Freeport).
Hendri menambahkan, saat ini dapat menjadi penilaian bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Ikuti Whatsapp Channel Republika