Untuk itu, lanjut dia, Kontras mendesak kasus pembunuhan dan penganiayaan petani Desa Selok Awar-Awar itu ditangani Mabes Polri dan Polda Jatim, karena dinilai sejak awal Polres Lumajang tidak serius dalam menangani kasus tersebut.

"Kami khawatir kasus itu selesai sebagai kriminal biasa di Polres Lumajang, padahal di sana ada konspirasi besar dalam kasus penambangan pasir di Lumajang, sehingga sebaiknya diambil oleh Mabes Polri dan Polda Jatim," tegasnya.

Fathul mengatakan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan orang suruhan penguasa desa setempat itu sudah direncanakan dan hal tersebut menjadi salah satu skenario besar untuk mengancam pejuang penolak tambang di Lumajang.

"Analisis kami, kekerasan yang dialami oleh Pak Salim dan Pak Tosan merupakan bukti lemahnya kinerja pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan kasus penambangan, padahal sudah jelas bahwa penambangan di Desa Selok Awar-Awar ilegal," imbuhnya.

Pemkab setempat dan polisi sudah tahu keberadaan tambang itu merugikan masyarakat, namun tidak melakukan apapun untuk menindaklanjuti temuan dan laporan warga itu yang menolak eksploitasi bahan galian C tersebut.

"Polisi harus mengungkap aktor intelektual dibalik pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan. Aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan yang jujur dan adil terhadap kasus petani di Lumajang, beserta pertambangan ilegal di daerah itu," tegasnya.

"Polisi harus mengungkap aktor intelektual dibalik pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan. Aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan yang jujur dan adil terhadap kasus petani di Lumajang, beserta pertambangan ilegal di daerah itu," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika