Pascaterbunuhnya Salim Kancil, sejumlah elemen bergerak untuk melakukan investigasi di lapangan yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, dan LBH Disabilitas.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, Fathul Khoir mengatakan kejadian yang menimpa dua aktivis antitambang di Desa Selok Awar-Awar seharusnya tidak terjadi, apabila ada keseriusan dari aparat kepolisian yang menanggapi laporan korban terkait dengan ancaman pembunuhan yang diadukan sebelumnya.

"Terkesan ada pembiaran dari aparat kepolisian karena perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar pernah melaporkan adanya ancaman kepada Kasat Reskrim Polres Lumajang, namun polisi tidak bergerak cepat untuk mengantisipasinya," ungkapnya.

Kemudian pada 21 September 2015, Forum mengirim surat pengaduan terkait dengan ilegal minning yang dilakukan oknum aparat Desa Selok Awar-Awar di daerah hutan lindung Perhutani.

Pada 25 September 2015, Forum yang dibentuk 12 warga desa setempat itu mengadakan koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat untuk melakukan aksi penolakan tambang pasir karena aktivitas penambangan tetap berlangsung dan aksi itu rencananya digelar pada 26 September 2015.

"Rencana demonstrasi itu sudah diketahui oleh aparat kepolisian, namun kedua aktivis Pak Kancil dan Pak Tosan dianiaya, sebelum aksi dilakukan karena massa menculik dan melakukan penganiayaan terhadap keduanya," paparnya.

Ia menyayangkan tidak peka dan lambannya aparat kepolisian dalam melakukan tindakan pencegahan atas terbunuhnya Pak Salim Kancil dan penganiayaan Pak Tosan karena sebenarnya tragedi di Desa Selok Awar-Awar tidak perlu terjadi, apabila polisi bergerak cepat.

"Seharusnya polisi memberikan jaminan keamanan terhadap para aktivis penolak tambang itu dan dilakukan antisipasi, sehingga kekerasan yang dialami Pak Salim dan Pak Tosan tidak perlu terjadi," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika