REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengancam akan menempuh jalur hukum jika Menteri ESDM Sudirman Said tidak melakukan klarifikasi terkait cerita di balik upaya pembubaran Petral semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bekas partai penguasa itu menilai, tuduhan menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah fitnah.

Ketua DPP Demokrat (demisioner) Didik Mukrianto menegaskan, tuduhan Sudirman terhadap SBY sesat.

"Kami (DPP Demokrat)  masih berikan batas waktu tertentu untuk klarifikasi yang bersangkutan (Sudirman) sebelum menempuh upaya hukum," kata dia, lewat pesan singkatnya, Selasa (19/5).

Dikatakan Didik, sampai hari ini Sudirman belum melakukan klarifikasi terbuka, atau pun langsung terkait tuduhan tersebut. Padahal, permintaan klarifikasi itu, sudah dimintakan langsung oleh SBY kepada Sudirman dengan cara terbuka.

Sekertaris Fraksi Demokrat ini pun meminta agar anggota fraksi partainya di komisi mitra kerja bidang ESDM, memanggil Sudirman untuk penjelasan. Sebab menurut Didik, agar kesesatan informasi yang disampaikan Sudirman bisa terklarifik-asi dengan jelas.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara soal pembubaran Petral, Sudirman menyampaikan, bahwa periode pemerintahan SBY-Boediono (2009-2014), ada intervensi kuat dari luar PT Pertamina untuk pemberantasan mafia minyak dan gas. Upaya pembenahan pengelolaan minyak dan gas itu, dikatakan Sudirman selalu kandas di meja kepresidenan.

Ungkapan tersebut ditanggapi serius oleh SBY. Lewat jejaring sosialnya, Presiden RI ke-6 itu mengatakan difitnah atas pernyataan Sudirman itu. SBY menilai ungkapan tersebut punya motivasi pencemaran nama baik.

Pun SBY menegaskan, saat dirinya menguasai pemerintahan selama 10 tahun, tak pernah ada sekalipun diminta untuk m-embubarkan Petral. Karena itu, SBY meminta agar Sudirman menjelaskan dan mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika