REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram kubu Agung Laksono, H Mohan Roliskana mengatakan pihaknya sudah membuat struktur kepengurusan partai dan mengirimnya ke dewan pimpinan pusat (DPP).
"Meskipun surat keputusan (SK) saya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram belum diterima, tetapi saya sudah membuat dan mengirim struktur kepengurusan sesuai arahan dari DPP," katanya kepada wartawan di Mataram, Jumat (8/5).
Mohan yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mataram itu engan menyebutkan nama pengurus yang dikirim ke DPP. Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan kapan SK pelaksana tugas tersebut diterima.
Namun demikian, berbagai proses administrasi kepartaian sesuai dengan arahan dari DPP kubu Agung Laksono (AL) sudah ditindaklanjuti. "Saat ini kita tinggal menunggu saja seperti apa langkah selanjutnya dari DPP," katanya.
Menyinggung masalah pelaksanaan musyawarah daerah (musda), Mohan menyebutkan, hingga kini belum ada kabar yang pasti tentang arahan pelaksanana musda dari DPP kubu Agung Laksono.
Dia menyebutkan, dengan adanya dua kepengurusan Partai Golkar di Kota Mataram yang demisioner ini, pihaknya belum dapat berbuat banyak. "Pada prinsipnya, kita masih menunggu kubu mana yang diakui oleh pemerintah, dan itulah yang akan bekerja untuk Golkar," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, jika kubu Agung Laksono yang diakui, dan merekomendasikan Mohan sebagai wali kota tidak lagi dengan paket "Aman" (H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana), dia tidak mau berkomentar banyak. "Nggaklah, kita begini itu justru untuk menyelamatkan paket 'Aman' maju dalam pilkada 9 Desember 2015," katanya.
Mohan yang tidak ingin berkomentar banyak terkait kemungkinan itu menyatakan pihaknya saat ini sedang menunggu bagaimana keputusan formal terhadap dua kubu Golkar tersebut dengan beberapa opsi yang telah rencanakan.
Opsi tersebut antara lain musyawarah daerah luar biasa, islah dan jalur hukum. "Tiga pilihan ini tentu merupakan pilihan yang tidak mudah sehingga sampai saat ini masih terjadi tarik ulur. "Kita tunggu saja hasilnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika