REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, secara garis besar KPK setuju dengan postur kabinet Jokowi-JK yang diumumkan Ahad (26/10) malam.
Kata Johan, langkah Presiden Jokowi mengajak KPK dan PPATK dalam menentukan atau memilih Menteri Kabinetnya patut diapresiasi. Namun demikian kata Johan, untuk menentukan siapa menterinya adalah hak prerogatif Presiden untuk memilih Menteri.
"KPK hanya melaksanakan apa yang diminta Presiden Jokowi untuk melihat rekam jejak para kandidat, dan itu sudah diberikan," katanya.
Sejak awal KPK kata Johan, menyampaikan bahwa kami tidak menjamin siapa pun termasuk nama nama calon Menteri yang tidak ada catatan dari KPK kelak setelah menjadi Menteri tidak korupsi. "Karena manusia bisa saja berubah saat diberi kekuasaan dan kewenangan mengelola uang yang cukup besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
