REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku sulit menyebut nama-nama menteri yang akan di-reshuffle presiden Joko Widodo. Menurutnya, parameter terkait menteri yang akan diganti atau dipertahankan sudah ada di kepala Jokowi.
Menurut Pangi, saat ini Jokowi membutuhkan menteri yang bisa membuat gebrakan dalam bekerja. Namun, sambung dia, yang terpenting adalah kinerja menteri tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Jadi bukan sekadar populer, tapi parameternya kinerjanya benar-benar dirasakan publik," kata Pangi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/7).
Dia berpendapat, perombakan kabinet merupakan perkara mudah bagi presiden Jokowi. Dia mengatakan, Jokowi tidak memiliki beban untuk membongkar pasang kabinet mengingat ini merupakan masa pemerintahannya yang terakhir.
"Yang jelas parameternya adalah kinerja, bukan letupan politik," kata Pangi lagi.
Menurutnya, ada sejumlah menteri yang dinilai Jokowi memiliki kinerja baik, yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir. Dia berpendapat, nama-nama tersebut kemungkinan besar akan dipertahankan oleh Presiden Jokowi.
"Nama-nama itu bisa jadi ada dalam persepsi Jokowi dan dipercaya sebagai menteri dengan kinerja baik," katanya.
Secara pribadi, dia menilai kalau ketiga menteri tersebut merupakan pejabat yang kinerjanya paling terasa. Dia mencontohkan, kinerja Erick Thohir yang dinilai bagus karena gebrakan lembaga yang dipimpinnya dan kinerjanya juga telah diketahui publik.
"Namun lagi-lagi ada pula menteri lain yang mungkin tak populer, tapi juga punya kinerja yang baik. Ada menteri yang gayanya bekerja dalam senyap," katanya.
Jokowi mengeluarkan wacana reshuffle atau perombakan kabinet dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu. Ancaman itu ditujukan kepada menteri yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penanganan yang dimaksud tak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga kaitannya dalam perekonomian, dan penyaluran bantuan sosial. Tak hanya merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya pembubaran lembaga.