Jumat 01 Nov 2019 18:34 WIB

Wapres Ma'ruf: Yang tak Puas Kabinet Itu Banyak

Maruf menilai orang-orang yang terpilih dalam kabinet tak lepas dari takdir Tuhan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui banyak pihak yang tidak puas dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju saat ini. Ma'ruf berharap penyusunan ini bisa dipahami karena tidak semua pihak bisa terakomodasi dalam susunan kabinet.

“Ya itu kan biasa, memang itu bagian ketidakpuasan. Saya juga bilang yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi,” ujar Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11).

Baca Juga

Menurutnya, keterbatan susunan kabinet membuat tidak semunya terakomodasi menduduki kursi menteri. Penambahan wakil menteri sekalipun bersifat terbatas sehingga juga tidak mengakomodasi seluruhnya.

"Karena tempatnya memang tidak banyak, itu pun sudah ada wakil menteri, jadi sudah ada saluran tapi juga yang tidak tertampung kan masih banyak," ujar Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf menilai orang-orang yang terpilih dalam kabinet tidak lepas dari kehendak takdir Tuhan. Ma'ruf pun berkelakar, bahwa menempati posisi tertentu juga tergantung garis tangan. Karenanya, ia kembali meminta pihak yang kecewa untuk legawa.

"Jadi yang tidak ada garis tangannya tidak masuk atau mungkin ada garis tangannya tapi hilang, sering nyuci. Jadi ketidakpuasan pasti ada , karena itu saya kira bisa dimaklumi," kata Ma'ruf sambil tertawa.

Namun, saat disinggung soal spekulasi adanya perombakan kabinet dalam enam bulan ke depan, Ma’ruf menyebut hal itu menjadi hak prerogatif presiden. “Ya kita lihat itu prerogatif presiden, kalau presiden anggap penting ya itu (dilakukan) presiden,” kata Ma’ruf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement