REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Agus Purnomo Mengatakan, kepala daerah dan wakilnya harus dipilih secara langsung. Baik gubenur dan wakilnya, walikota dan wakilnya, juga bupati dan wakilnya.

Menurut Agus, usulan pemerintah agar gubernur dipilih oleh anggota DPRD sedangkan wakilnya ditunjuk dari PNS belum bisa diterima. "Pemilihan gubernur oleh anggota DPRD bisa menimbulkan praktik money politics," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (26/2).

Menurutnya, persaingan untuk menjadi anggota DPRD sangat ketat dan membutuhkan banyak uang. Karenanya, jika gubernur dipilih oleh DPRD, ada kekhawatiran mereka akan memilih calon gubernur yang mampu memberikan uang yang terbanyak kepada mereka.

Tak hanya itu, lanjut dia, secara legitimasi wakil gubernur yang ditunjuk dari PNS juga kurang kuat. Apalagi jika gubernur yang dipilih secara langsung mangkat. 

"Apakah wakil gubenur dari PNS bisa langsung menjadi penggantinya. Tentu partai akan sulit menerima itu. Partai kemungkinan akan mengajukan calon pengganti gubernur lagi untuk dipilih, ini menyulitkan," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Agus menjelaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung bisa saja tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya. Caranya, dengan pemilihan kepala daerah secara serentak. 

Misalnya calon gubernur dan wakilnya, calon walikota dan wakilnya, serta calon bupati dan wakilnya dipilih langsung secara serentak. 

Dengan begitu, ujar dia, data pemilih yang digunakan sama, tim yang bekerja juga sama. Sehingga dalam waktu yang sama tim yang bekerja menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika