REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya segera memerintahkan Kapolri untuk duduk bersama dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila perseteruan keduanya berlarut-larut dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi Korps Lalu Lintas Polri.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso di Bandung, Sabtu, menyatakan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum itu hanya merugikan bangsa Indonesia yang menginginkan proses penegakan hukum yang jelas dan adil di tanah air.
"Kalau ini berlarut-larut karena yang rugi adalah bangsa, saya termasuk menyerukan agar Presiden turun gunung untuk segera memerintahkan untuk mencari solusi jalan tengah mengenai masalah ini," ujar Priyo.
Ia berpendapat pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi berkendara di Korps Lalu Lintas Polri sebaiknya diserahkan kepada KPK justru untuk menepis keragu-raguan masyarakat terhadap institusi Polri.
Keinginan Polri untuk juga menangani kasus itu, lanjut Priyo, sebaiknya juga dipandang sebagai keinginan Polri untuk melakukan pembersihan di tubuh institusinya sendiri.
"Tetapi karena ini sudah terlanjur menjadi pembicaraan publik yang meluas dan krusial, maka saya menyarankan ada baiknya untuk pengusutan tersebut lebih baik dipercayakan saja kepada KPK," tuturnya.
Meski demikian, Priyo menyarankan agar pimpinan KPK selalu berkoordinasi dengan pimpinan Polri agar pengusutan kasus tersebut berjalan secara tuntas.
Ia juga berharap agar perebutan kewenangan antara KPK dan Polri dalam pengusutan kasus tersebut tidak menjadi perseteruan "Cicak dan Buaya" jilid baru seperti ketika KPK mengusut kasus Bank Century.
Priyo tetap berkeyakinan KPK dan Polri akan menemukan jalan keluar terbaik untuk menangani kasus tersebut apabila pimpinan dua lembaga tersebut mau duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika