REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Golkar menginstruksikan Fraksi di DPR untuk menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Golkar memandang masalah BBM adalah beban dan tanggung jawab yang harus dipikul pemerintah. Target yang harus dicapai adalah tetap, harus menyejahterakan rakyat. Dengan tidak menaikkan BBM, masyarakat dinilai akan tidak terganggu stabilitas ekonominya.

"Fraksi Golkar harus menolak kenaikan BBM," jelas Sekjen Golkar, Idrus Marham, Kamis (29/3). Golkar tetap menginginkan subsidi energi semaksimal mungkin untuk rakyat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengembangkan ekonomi.

Wasekjen Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan eskalasi massa berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM harus di dengar. Kebijakan menaikkan BBM akan berdampak serius bagi perekonomian masyarakat bawah sehingga SBY harus membatalkan rencana menaikkan harga BBM. "Ini harus dilakukan agar massa tidak terus menerus turun ke jalan," jelasnya. Dia menghimbau pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk menaikkan harga BBM.

"Pimpinan parpol, terutama yg ada di dalam koalisi setgab juga harus memberikan argumen rasional kepada Bapak Presiden, sebagai ketua koalisi, bahwa kenaikan BBM membuat massa mengamuk," jelasnya. Apabila hal ini dibiarkan, pada akhirnya masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat. Partai Golkar akan mencermati perkembangan jam per jam, dan akan memberi pertimbangan itu pada rapat-rapat di Setgab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika