REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Ketua BURT sekaligus ketua DPR, Marzuki Alie, ikut bertanggung jawab terhadap proyek renovasi ruang rapat badan anggaran (banggar) yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar.

Menurut dia, tidak ada satu proyek pun yang terjadi di kompleks DPR, termasuk wisma Griya Sabha DPR di Kopo, Bogor dan perumahan anggota di Kalibata, yang berjalan tanpa persetujuan BURT. ‘’Semua kebutuhan, belanja rutin dan pengadaan barang. Kalau Marzuki tidak tanda tangan itu tidak akan jadi,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).

Bila kemudian Marzuki lupa dia telah tanda tangah, kata Ahmad, itu mungkin saja terjadi. Ini mengingat pekerjaannya yang menumpuk apalagi ia juga menjabat sebagai Ketua DPR.

‘’Tapi tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Marzuki dan BURT tetap harus bertanggung jawab. Kalau dia lupa atau keselip, itu mungkin karena terlalu sibuk. Soalnya itu pernah terjadi pada saya di partai ketika lupa kalau saya pernah tanda tangan,’’ papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika