REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mendatangi Kantor KPK, Selasa (22/11). Awalnya para wartawan yang biasa meliput di KPK bertanya-tanya ada apa gerangan elit Partai Golkar tersebut datang ke KPK. Ternyata, kedatangan Fahmi hanya untuk "pamer" bahwa ia adalah mantan menteri yang tidak pernah terlibat kasus korupsi.
"Pak Fahmi menjelaskan tentang prestasinya sebagai mantan menteri yang tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkatnya, Selasa (22/11).
Busyro mengakui, bahwa prestasi Fahmi ditunjukkan dengan diperolehnya predikat 'wajar tanpa pengecualian' untuk kementerian industri yang saat itu dipimpinnya. Atas dasar itu, Busyro mengakui Fahmi adalah sosok yang bersih. Sementara itu, Fahmi mempunyai alasannya sendiri terhadap kedatangannya itu. Fahmi Idris merasa terhina dengan pernyataan Busyro yang menyebut menteri yang berasal dari unsur partai politik (parpol) cenderung hanya mengeruk pundi keuangan negara untuk kepentingan partainya. Itulah alasan Fahmi menyambangi Gedung KPK.
"Saya berkeberatan, merasa terhina dan marah tentunya. Saya Menteri dari parpol dan saya tidak korupsi. Bahkan Ketum (Ketua Umum) Golkar saat itu, Pak JK (Jusuf Kalla) mengeluarkan instruksi jangan cari uang untuk isi parpol, untuk menyumbang partai," katanya.
"Jadi saya datang ke sini saya protes, saya bilang ke dia (Busyro) kenapa jadi begini?" tambah Fahmi.
Sebelumnya, Busyro Muqqodas mengaku sempat mengusulkan kepada Komisi III DPR RI agar kementerian negara tidak dijabat oleh orang dari partai politik. Namun, usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum direspon oleh anggota DPR.
Busyro mengatakan usulan itu sebagai salah satu cara pemberantasan korupsi dan transparansi birokrasi. Namun, ia membantah bila anti terhadap partai politik. "Tetapi parpol harus dibersihkan," katanya.
Mantan Ketua Komisi Yudisial itu mengatakan agar setiap kementerian tidak tercemar, maka menteri-menteri yang terpilih sebaiknya berlatar belakang akademisi, organisasi masyarakat atau praktisi. "Tidak semua kementerian begitu tetapi kecendurungan ada karena konflik kepentingan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika