REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Fachri Hamzah menilai jargon PKS sebagai partai antipornografi bukan berasal dari pihaknya. "Tuduhan itu dilebih-lebihkan untuk mendiskreditkan PKS karena banyak berjilbab. Seolah-olah ini partai menganggap dirinya bersih dengan jargon antipornografi dan sebagainya," katanya pada Senin, (11/4).
Menurutnya, dengan mencuatnya kasus Arifinto, banyak pihak yang memojokkan PKS. Lebih jauh, hal ini pun ditarik ke posisi Tifatul Sembiring yang notabene berasal dari PKS dan memunculkan UU Pornografi dan UU ITE.
Hal ini, menurutnya, diarahkan untuk menjelekkan nama PKS dengan mengungkit jargo antipornografi. Ia menjelaskan munculnya UU Pornografi pun sebenarnya tidak berasal dari tangan PKS. UU tersebut, lanjutnya lahir pada masa pemerintahan SBY-JK. Pengusulnya pemerintah, menterinya Mutia Hatta, dan ketua pansusnya, Balkan Paklale.
Fahri juga menyinggung soal anggota DPR dari FPKS Arifinto yang menonton video porno di tengah rapat paripurna. Menurut dia, apa yang dilakukan Arifinto tidak ada kaitannya dengan posisi Tifatul sebagai Menkominfo.
"Tapi kalau kemudian ada proses di BK dan dianggap melanggar UU ITE ya, itu biar berjalan saja. Indonesia ini negara hukum," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
