REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siraj menilai Surat Keputusan Bersama tiga menteri terkait Ahmadiyah merupakan kompromi maksimal untuk menangani persoalan aliran itu.

"Tapi implementasinya memang kurang maksimal," kata Said Aqil di sela-sela rapat pleno PBNU di kompleks Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Ahad. Said Aqil menolak anggapan sebagian kalangan yang menyebut SKB tiga menteri tersebut sebagai sumber kekerasan yang menimpa anggota Ahmadiyah.

Meski demikian, PBNU tidak membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, sekalipun PBNU menilai ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Islam. "Tidak ada ajaran Islam yang menghalalkan kekerasan," kata Said Aqil.

Sebagai warga negara, lanjutnya, pengikut Ahmadiyah, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Terkait adanya kebijakan kepala daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah, Said Aqil menyatakan NU tidak mau ikut campur urusan tersebut karena bukan kewenangannya. "Itu urusan pemerintah. Urusan NU dakwah," kata kiai lulusan Universitas Ummul Qura Arab Saudi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika