REPUBLIKA.CO.ID, Aceh — Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk memberikan bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera, namun dengan nilai yang jauh lebih besar dari yang diajukan. Keputusan tersebut disampaikan dalam forum Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Aceh, Ahad (7/12/2025).

Mendagri Tito mengatakan, bantuan tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat untuk membantu 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ia mengusulkan agar masing-masing daerah diberikan Rp 2 miliar, mengingat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mereka sudah habis menjelang akhir tahun.

Kondisi tersebut membuat banyak daerah tidak mampu lagi membiayai pemulihan bencana dengan anggaran mereka sendiri. “Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” kata Tito.

Selain kebutuhan pendanaan, Tito juga melaporkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan fasilitas layanan publik yang rusak, termasuk berbagai dokumen penting milik masyarakat yang tersimpan di dalamnya. Tito turut meminta agar pelayanan administrasi—seperti STNK yang berada di kewenangan kepolisian—serta dokumen-dokumen lain dapat dipermudah bagi warga terdampak.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk melipatgandakan nilai bantuan menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota, serta menambahkan Rp 20 miliar untuk masing-masing provinsi yang terdampak.

“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” katanya.

Presiden Prabowo juga meminta Mendagri memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya selama masa krisis dan tidak meninggalkan rakyat yang sedang menghadapi situasi bencana.

“Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” tegas Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika