REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.
Saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN pada Jumat (5/12/2025), Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean mengatakan, kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandardisasi.
Dia menilai, semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Noudy menjelaskan, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika