REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.

Dia mengingatkan pengalaman krisis pencemaran udara yang terjadi pada 2023, ketika konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat secara signifikan dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023, ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” ujar Yusharto saat membuka kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Aone Hotel, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo - (Ist)

Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan, forum ini merupakan langkah responsif untuk mengantisipasi potensi terulangnya krisis pencemaran udara, terutama menjelang musim kemarau setelah berakhirnya musim penghujan. 

Dia menjelaskan, berbagai studi menunjukkan, konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah wilayah masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak kecil, terutama dalam bentuk peningkatan biaya kesehatan serta beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.

Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan, pencemaran udara di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai dampak kesehatan lainnya. Bahkan, paparan polusi udara disebut berkaitan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.

"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan,"kata dia.

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat (21/6/2024). Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air QualityA Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ikuti Whatsapp Channel Republika