REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Keamanan PBB akhirnya meloloskan resolusi Amerika Serikat soal penerjunan pasukan asing dan pemerintahan transisi di Jalur Gaza. Mandat tersebut yang selama ini ditunggu Indonesia sebelum memastikan penerjunan pasukan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB pada September lalu.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan, Indonesia siap berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Dia pun menekankan pentingnya rencana komprehensif dan mandat yang jelas dari PBB dalam proses tersebut. "Indonesia siap berkontribusi dalam proses penjaga perdamaian. Detail implementasi, modalitas, dan yang utama adalah mandat resmi dari PBB yang imparsial harus sesuai dengan semangat perdamaian," ujar Sugiono di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Sugiono menjelaskan, Indonesia belum membahas mekanisme teknisnya lebih lanjut. Dia menjelaskan, Indonesia membuka kemungkinan untuk menyiapkan pasukan perdamaian baru yang dapat diterjunkan ke wilayah tersebut.
Pernyataan Sugiono muncul setelah Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (IISF) di Gaza untuk masa dua tahun. Pasukan tersebut akan bertugas sebagai penegak hukum sekaligus penjaga stabilitas pascakonflik.
Dalam rancangan tersebut, ISF bakal melibatkan pasukan dari berbagai negara anggota PBB dan dibentuk melalui konsultasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Gaza yang diketuai Trump. Misi utama ISF meliputi pengamanan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, perlindungan warga sipil dan jalur kemanusiaan, serta pelatihan bagi pasukan polisi Palestina yang akan menjadi mitra operasional.
ISF juga diharapkan dapat membantu proses demiliterisasi Gaza. Termasuk, penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, serta pelucutan senjata kelompok Hamas dan faksi-faksi lainnya.
Selain itu, menurut rancangan AS, pasukan tersebut dapat menjalankan tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian perdamaian Gaza, dengan masa kerja Dewan Perdamaian yang direncanakan setidaknya hingga akhir 2027. Sugiono mengatakan, rancangan resolusi tersebut masih dalam tahap pembicaraan awal di tingkat PBB.
"Kami berharap ada mandat yang jelas dan imparsial, serta dalam kerangka peacekeeping force, yang benar-benar berfungsi untuk menjaga perdamaian," ucap Sugiono.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah juga telah mengatakan, Pasukan Garuda hanya tinggal menunggu perintah Presiden RI Prabowo Subianto atas mandat PBB untuk digerakkan ke Gaza. Menurut dia, TNI bersama Polri, dan sejumlah kementerian sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk kesiapan pengerahan pasukan perdamaian.
"TNI siap untuk digerakkan kapan pun. Namun pelaksanaan pengiriman pasukan masih menunggu mandat resmi dari PBB dan keputusan dari pemerintah," ujar Freddy kepada Republika di Jakarta, pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika