REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggarisbawahi pentingnya peran konstruktif masyarakat dalam menjaga supremasi sipil demi memperkuat demokrasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi kebangsaan bertajuk "Merawat Demokrasi Indonesia: Menegaskan Supremasi Sipil Melalui Peran Konstruktif Masyarakat" di Jakarta, Kamis.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa, supremasi sipil adalah tantangan nyata yang dihadapi Indonesia pascareformasi. "Situasi saat ini harus dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat, LSM, dan kelompok sipil untuk terus mengonsolidasikan pentingnya prinsip ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Patra.

Patra menegaskan, sebagai organisasi kader dan perjuangan, GMNI berkomitmen mewujudkan supremasi sipil. Diskusi tersebut bertujuan memperkuat wacana dan komitmen terhadap prinsip ini dalam tatanan demokrasi Indonesia.

Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya relasi sipil dan militer yang berkualitas dan kolaboratif. Ia mengemukakan empat syarat agar kolaborasi tersebut berjalan baik, yakni pemimpin sipil yang berkapasitas dan berintegritas, militer yang profesional dan tidak berpolitik praktis, akuntabilitas dari DPR, masyarakat sipil, dan media sebagai pengawas, serta partisipasi publik yang kuat.

"Dengan syarat-syarat ini, kita tidak hanya mencegah militer kembali ke politik, tetapi juga memastikan sipil dan militer saling melengkapi," jelas Fahmi.

Fahmi juga meminta GMNI berperan sebagai jembatan antara sipil dan militer. "GMNI dengan jargonnya sebagai pejuang-pemikir sangat potensial menjadi hub untuk mempertemukan relasi sipil dan militer yang sehat," tutupnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika