REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU -- Korban tewas akibat protes keras di Nepal pada Kamis (11/9/2025) meningkat menjadi 31 orang seiring dengan berlangsungnya pembahasan pembentukan pemerintahan sementara pasca kerusuhan yang menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Departemen Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Pengajaran Universitas Tribhuvan, tempat jenazah para pengunjuk rasa dibawa untuk keperluan autopsi, identitas awal dari 25 korban telah berhasil diidentifikasi.
Sementara itu, identitas enam korban lainnya, yang salah satunya perempuan, masih belum diketahui, menurut harian berbahasa Inggris Kathmandu Post. Tentara Nepal melepaskan tembakan pada Kamis pagi untuk menggagalkan upaya pelarian di sebuah penjara, menewaskan sedikitnya dua narapidana dan melukai lebih dari 12 orang lainnya.
Upaya pelarian terbaru itu terjadi di distrik Ramechhap, Provinsi Bagmati, ketika para narapidana berhasil merusak beberapa kunci bagian dalam dan mencoba mendobrak gerbang utama sebelum akhirnya aparat keamanan melepaskan tembakan. Penjara tersebut menampung lebih dari 300 narapidana.
Pihak kepolisian menyatakan situasi sudah terkendali dan tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri. Nepal telah mengalami beberapa kali upaya pelarian dari penjara sejak protes keras terjadi. Lebih dari 15.000 narapidana dilaporkan berhasil kabur dalam beberapa hari terakhir.
Militer telah mengambil alih kendali keamanan di negara tersebut setelah gelombang protes yang dipimpin oleh generasi muda, dikenal sebagai “Generasi Z”, memaksa Oli mengundurkan diri.
Pembahasan tengah berlangsung untuk menentukan kepemimpinan pemerintahan sementara yang akan menjalankan negara kecil di pegunungan Himalaya tersebut hingga pemilihan umum baru. Adapun para pemuda yang memimpin aksi protes memilih mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, melalui jajak pendapat daring sebagai kandidat kepala pemerintahan sementara.
Sementara itu, sebagian kelompok pengunjuk rasa juga mengusulkan nama Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah, untuk memimpin pemerintahan transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika