REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR RI pada Jumat (5/9/2025) mengumumkan enam keputusan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR yang dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025). Selain, menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR, diputuskan juga pemangkasan berbagai tunjangan yang selama ini diterima oleh anggota dewan.

Berikut enam poin keputusan rapat konsultasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat:

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.
2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3. DPR RI akan memangkas tunjangan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, a. daya listrik; b. jasa telepon; c. biaya komunikasi intensif; d. biaya tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR dimaksud.
6. DPR akan memperkuat transparasi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. 

"Khusus untuk anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah parpol masing-masing, pimpin DPR juga sudah menulis surat ke pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan," kata Dasco.

Ikuti Whatsapp Channel Republika