REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) melakukan aksi damai bertajuk "Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat" di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025) siang. Aksi itu dilakukan untuk menyuarakan aspirasi kepada pada wakil rakyat.
Salah satu mahasiswa Unpad, Salsa (20 tahun), mengaku sengaja datang dari Jatinangor, Sumedang, ke Jakarta untuk melakukan aksi damai itu. Aksi damai itu dilakukan untuk menyampaikan tuntutan 17+8 yang telah disusun oleh berbagai elemen masyarakat.
"Kami mau tuntutan kami dikaji agar bisa dilaksanakan. Jadi Indonesia bisa kembali pulih," kata dia di depan Gedung DPR.
Ia mengatakan, para mahasiswa Unpad sengaja melakukan aksi damai di depan Gedung DPR. Hal itu dilakukan untuk mengubah stigma terhadap demonstran, yang selama ini dianggap perusuh.
"Kami ubah framing bahwa aksi bisa damai. Kami ke sini buat damai untuk fokus tuntutan," kata dia.
Sementara itu, Ketua BEM Kema Unpad Vincent Thomas mengatakan, aksi itu dilakukan lantaran hari ini merupakan tenggat waktu pemerintah dan DPR melaksanakan 17 tuntutan yang telah disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat. Karena itu, mahasiswa Unpad datang ke Jakarta untuk meminta pengambil kebijakan memenuhi tuntutan tersebut.
"Kami benar-benar datang ke sini ya sebagai masyarakat sipil aja. Pengen piknik bareng-bareng, sekaligus nagih 17+8 tuntutan," kata dia.
Ia menjelaskan, pihaknya sengaja mengambil tema piknik dalam aksi hari ini. Pasalnya, pihaknya ingin menunjukkan bahwa aksi bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan.
"Makanya akhirnya pendekatan piknik ini jadi satu opsi yang paling wise untuk kita ambil, mengingat represivitas, kriminalisasi, dan juga bentuk teror yang diberikan oleh aparat itu beberapa waktu kebelakang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengancam," kata dia.
Berdasarkan pantauan Republika, massa aksi mulai berdatangan ke depan Gedung DPR pada sekitar pukul 13.30 WIB. Setidaknya, terdapat ratusan mahasiswa Unpad yang datang dari Jatinangor ke Jakarta menggunakan delapan bus.
Sesampainya di depan Gedung DPR, para mahasiswa itu tak hanya melakukan orasi. Beberapa mahasiswa juga terlihat bersantai layaknya piknik. Ada mahasiswa yang main kartu, bermain gelembung balon, hingga membaca buku, di depan Gedung DPR.
Diketahui, terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Unpad. Tuntutan itu adalah:
1. Segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam lima tuntutan
a. Membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad-hoc independen yang melibatkan komponen rakyat, untuk mengusut
tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat. Mengingat pelanggaran yang terjadi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah hati nurani terhadap penyelesaian yang transparan dan berkeadilan;
b. Sebagai konsekuensi logis dari tindakan represif tersebut, kami menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian
aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi, dengan menghindari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kami meyakini bahwa militerisasi ruang sipil hanya memperpanjang eskalasi konflik dan berpotensi mengikis kepercayaanbpublik terhadap institusi aparat penegak hukum.
c. Menuntut evaluasi total terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat regresif di tengah ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ini kami nilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga evaluasi harus mengedepankan partisipasi bermakna dan memprioritaskan kembali anggaran untuk perlindungan sosial.
d. Evaluasi komprehensif terhadap kinerja Pemerintahan Indonesia dalam hal kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah juga perlu memahami bahwa kekecewaan publik muncul sebagai hasil dari akumulasi permasalahan yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
e. Pemerintahan Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Reformasi proses legislasi DPR terhadap segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, menjatuhkan sanksi kepada fraksi partai politik dan anggotanya yang melanggar kode etik serta memicu kemarahan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
3. Menuntut aparat penegak hukum negara Indonesia untuk menghentikan praktik-praktik pelanggaran HAM serta melaksanakan kewenangan dengan tuntutan sebagai berikut:
a. Melakukan fungsi pengayoman secara non-represif dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia sebagai landasan moral.
b. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang dan pastikan tidak ada praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
c. Melaksanakan penindakan hukum secara terbuka dan akuntabel terhadap setiap aparat, baik pelaksana maupun pemberi perintah, yang terlibat dalam praktik kekerasan.
d. Mendorong reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian guna melahirkan kepemimpinan yang bersih serta sistem yang profesional dan berpihak pada rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika