Rabu 27 Aug 2025 15:37 WIB

Respons Desakan Warga Agar Ditangkap KPK, Bupati Pati: Semoga Semua Baik-Baik Saja

Sudewo datang memenuhi panggilan dari KPK.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat.
Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bupati Pati, Jawa Tengah (Jateng) Sudewo berharap proses hukum yang dijalaninya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung baik. Harapan tersebut ia sampaikan merespons aksi masyarakat Pati di KPK, Senin (25/8/2025) agar KPK menangkap Sudewo.

Pada Rabu (27/8/2025) Sudewo mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi. Sudewo diduga terlibat dalam kasus korupsi suap proyek pembangunan dan pemelirahaan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga

“Ya saya datang memenuhi pemanggilan,” kata Sudewo di KPK, Rabu (27/8/2025). Ketika ditanya terkait desakan masyarakat Pati agar KPK menangkapnya? Sudewo mengatakan, “Semoga semuanya baik-baik saja.”

Sudewo datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terhadapnya, sebetulnya dijadwalkan Jumat (22/8/2025). Tetapi, Sudewo minta pendjawalan ulang. Pada Senin (25/8/2025) ratusan masyarakat Pati kembali turun ke jalan mendesak agar KPK menangkap Sudewo.

Aksi ke itu sebetulnya lanjutan dari ‘perlawanan’ masyarakat Pati yang mendesak Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati. Desakan mundur itu bagian dari tuntutan aksi demonstrasi akbar masyarakat Pati yang protes atas keputusan kenaikan pajak daerah sampai 250 persen.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement