REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini disambut positif oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dinilai mencerminkan arah baru pemerintahan Prabowo Subianto yang memprioritaskan efisiensi dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Jokowi, pemerintah tentu telah menghitung aspek kesiapan dan efektivitas dalam menentukan lokasi. Ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut, meski pada masa pemerintahannya pemindahan pusat pemerintahan ke IKN menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional.

“Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Disinggung apakah dirinya sudah mendapatkan undangan untuk acara HUT, Jokowi tak menjawab gamblang. "Wah masih lama, masih sebulan," katanya.

Sikap Jokowi ini senada dengan penilaian pengamat politik Agung Baskoro. Ia menyebut keputusan untuk menggelar upacara di Jakarta sebagai langkah yang rasional, bukan semata-mata simbolik atau politis. Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian terhadap kondisi aktual pembangunan di IKN yang belum sepenuhnya rampung.

"Hari ini memang, ya suka atau tidak Presiden Prabowo ingin mensukseskan perayaan 17 Agustus ini dengan maksimal, kalau di IKN kan nggak maksimal sarana-prasarananya belum jadi, terus juga nggak hemat. Jadi ini bertentangan dengan program efisiensi," kata Agung ketika dihubungi Republika, Jumat (18/7/2025).

Ia menjelaskan, arah pembangunan Prabowo memang mengalami pergeseran dibanding pemerintahan sebelumnya. Jika Jokowi memprioritaskan pembangunan fisik dan infrastruktur besar, Prabowo disebut lebih mengedepankan pembangunan manusia.

"Jadi secara politis lebih kepada fokus pembangunannya aja, Presiden Prabowo ingin menyampaikan beda dengan Presiden Jokowi. Prioritasnya MBG, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang ulang tahun itu kan semuanya kualitas manusia. Kalau Pak Jokowi ini kan infrastruktur fisik," katanya.

Kendati demikian, Ia menambahkan anggaran pembangunan IKN tetap dibuka dan proyek terus berjalan, meskipun tidak lagi menjadi fokus utama. “Keretakan kalau saya nggak, karena budget IKN-nya kan sudah dibuka Jadi aktifasi lagi, dibangun lagi IKN-nya, cuma anggarannya nggak besar. kalau dibilang keretakan enggak,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika