REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 dengan menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap berbagai persoalan strategis nasional serta peran aktif DPR dalam mengawasi dan menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 di Gedung Parlemen, Selasa (24/6/2025).
Puan menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tanggap menyelesaikan masalah pertambangan di Raja Ampat dan penyelesaian sengketa wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
“Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” kata Puan, Selasa (24/6/2025).
Namun, sorotan utama dalam pembukaan masa sidang ini adalah penekanan DPR untuk memperhatikan perkembangan kebijakan terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara —termasuk yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
“KEMPPKF tahun 2026, juga harus berisikan kebijakan perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” kata Puan.
Puan juga mengingatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, utamanya saat DPR akan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2024. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial lainnya menjadi sorotan, agar perencanaan APBN tahun-tahun berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Lebih lanjut, DPR juga disebut akan mencermati sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik saat ini, seperti: Tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, permasalahan pelaksanaan ibadah haji 2025, polemik ojek online dan ketenagakerjaan digital, pengoplosan gas subsidi, proses evakuasi WNI di negara konflik, hingga kekosongan posisi sejumlah duta besar RI di negara sahabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika