REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan. Saat ini, penggunaan AI dalam Intelligent Traffic Control System atau ITCS telah diberlakukan di 65 dari 321 persimpangan di Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penggunaan AI itu telah cukup membantu mengatasi kemacetan di ibu kota. Buktinya, peringkat kemacetan Jakarta mengalami penurunan berdasarkan TomTom Traffic Index pada 2024.
"Tadi pak Kepala Dinas menyampaikan, sejak dipasangnya ini, sistem ini, Jakarta mengalami kenaikan rankingnya dari 30 ke 90 (dari 386 kota di dunia). Jadi dari 30 ke 90, artinya ada kenaikan 60 yang luar biasa," kata dia di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Karena itu, ia menilai, penggunaan AI itu sudah cukup baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun, masih ada kekurangan dalam penerapannya.
Pramono menyebutkan, salah satu kekurangannya saat ini adalah belum seluruh persimpangan di Jakarta diatur menggunakan AI. Semestinya, setiap persimpangan di Jakarta sudah diatur menggunakan AI.
Ia pun telah menginstruksikan jajaran Dishub Provinsi Jakarta untuk memetakan persimpangan yang belum diatur dengan AI. Dengan begitu, Pemprov Jakarta dapat melakukan pemenuhan secara bertahap.
"Maka saya minta Pak Kepala Dinas secara bertahap kita planning-kan untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena dengan hanya baru 65 aja, secara signifikan sudah bisa dirasakan publik," ujar Pramono.
Ia mengakui, kebutuhan anggaran untuk memenuhi setiap persimpangan dengan sistem AI itu tidak murah. Karena itu, pihaknya juga telah menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan kebutuhannya.
"Tentunya nanti dengan Bu Lusi (Kepala Bapenda) dan teman-teman sekalian, kami akan memutuskan. Karena apapun berapa dana ataupun budget yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta untuk melakukan itu penting sekali. Karena harganya tidak murah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika