Jumat 30 May 2025 19:04 WIB

PSI Kritisi Program Job Fair Pramono, Dianggap Belum Banyak Berdampak

Program itu dinilai belum banyak berdampak menurunkan angka pengangguran.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Pencari kerja mengantre saat menghadiri pameran bursa kerja Jakarta Jobfair, di Gelanggang Olahraga Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (19/5/2025).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pencari kerja mengantre saat menghadiri pameran bursa kerja Jakarta Jobfair, di Gelanggang Olahraga Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (19/5/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Jakarta, William Aditya Sarana, menilai program bursa kerja atau job fair yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum optimal. Pasalnya, program itu dinilai belum banyak berdampak menurunkan angka pengangguran.

William mengatakan, program job fair yang dibuat oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung itu masih belum diketahui banyak orang. Selain itu, program itu juga dinilai belum banyak dirasakan manfaatnya. Hal itu juga telah diungkapkan dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja gubernur-gubernur di Pulau Jawa.

Baca Juga

“Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui job fair. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta,” kata dia, Jumat (30/5/2025).

Menurut dia, Pemprov Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Dengan begitu, penyelenggaraan job fair bisa lebih optimal lagi nantinya.

“Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” kata dia.

William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku-pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya. Dengan begitu, program yang dibuat oleh Pemprov Jakarta dapat sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.

“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement