REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui Menteri HAM Natalius Pigai untuk membahas program pendidikan bagi anak-anak dengan masalah perilaku yang ditempatkan di barak militer, Kamis (8/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Dedi memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi hak-hak mereka sebagai peserta didik.
Menurut Dedi, program ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pola hidup tidak sehat yang didorong oleh kecanduan gawai dan gim daring.
“Pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal,” kata Dedi, Kamis (8/5/2025).
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa pendekatan pendidikan karakter berbasis kedisiplinan ini bukan bentuk penghukuman, melainkan strategi pemulihan. Pihaknya memilih metode tersebut karena menilai pendekatan melalui jalur internal konseling di sekolah dan di rumah belum bisa sepenuhnya mengatasi fenomena kenakalan remaja tersebut.
“Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya,” katanya.
“Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa,” katanya.
Sedangkan metodologi pendidikannya, Dedi menjelaskan ada beberapa poin diantaranya, adalah pembangunan kualitas disiplin, melepas gawai, melepas tradisi bermotor, melepas minuman keras, obat-obatan terlarang dan konsumsi-konsumsi zat adiktif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya.
“Dengan membangun pola tidur maksimal jam 10 malam, Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, Mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, Membereskan ruang tempat tidurnya, Masuk ke masjid dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari Kiai yang menjadi bimbingan konselingnya,” katanya.
“Setelah itu mereka sarapan pagi. Setelah sarapan pagi mereka berolahraga, Setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah,” katanya menambahkan.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI, khususnya melalui pelatihan berkonsep semi-militer seperti yang diterapkan di Dodik Kodam III/Siliwangi. Dedi juga menampik anggapan bahwa program ini melanggar hak anak. Menurutnya, seluruh tahapan telah dikonsultasikan dengan Kementerian HAM dan akan terus dievaluasi agar tidak menimbulkan kekerasan maupun pelanggaran prinsip pedagogis.
“Pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya, kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar. Bangunnya rata-rata jam 10 siang,” katanya.
“Bagaimana lingkungannya di barak itu di komplek pendekatan mereka mendapat lingkungan yang baik karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik di sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik mereka menjadi anak jalanan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika