REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Sekolah Rakyat yang dicetuskan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program pada Senin (14/7/2025). Program tersebut bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) tangguh sekaligus untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
"Sekolah Rakyat merupakan implementasi Astacita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati di Jakarta, Ahad (13/7/2025).
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita menjelaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem, yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS), belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas.
Dia menyebut, hambatan utamanya adalah kondisi ekonomi. "Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan," jelas Adita.
Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.
Adita menilai, ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan. Kondisi itu selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika