REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap 'nakal'. FSGI menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar masalah, apalagi menyelesaikannya.
FSGI mengamati tidak adanya dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk perencanaan, pembelajaran, dan penilaian. "Ini menunjukkan bahwa memang kegiatan ini tidak disiapkan dengan matang. Dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya," kata Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib kepada Republika, Senin (19/5/2025).
Fahmi mengatakan, tidak adanya kurikulum, silabus, maupun modul ajar dalam kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran siswa-siswa ini hanya akan jadi kelinci percobaan. Padahal dalam proses Pendidikan, menurut FSGI, harus dilakukan dengan usaha yang sadar dan terencana.
"Jadi tujuannya harus jelas, kurikulumnya sinkron dengan tujuan, silabus juga harus ada dan modul ajar juga harus disiapkan," ujar Fahmi.
Lewat silabus dan modul ajar yang jelas maka bisa kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan itu. "Karena jelas apa yang mau diukur sesuai dengan tujuannya, instrumen yang akan digunakan, kapan akan dilakukan evaluasi serta bagaimana pengolahan hasil evaluasinya," ujar Fahmi.
Oleh karena itu, FSGI menilai seharusnya Kemendikdasmen yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab segera melakukan monitoring dan evaluasi. "Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Abdul Mu'ti) agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung.
Fahriza menyebut, kegiatan barak militer tersebut tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas. Sehingga program itu tidak berbasiskan data, kajian, dan pengalaman pihak lain sebagai contoh.
"Misalnya pendidikan di Sekolah Taruna Magelang, kurikulumnya jelas sebagaimana sekolah umum lainnya dan dididik oleh guru-guru berkualitas, sementara urusan pengemblengan fisik saja yang ditangani militer, porsi guru jauh lebih besar dalam proses pembelajaran," ujar Fahriza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika