Kamis 20 Mar 2025 10:28 WIB

5.021 Aparat Diterjunkan Amankan Pengesahan RUU TNI

Pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kedua kanan) disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (kedua kiri) dan Ahmad Heryawan (kiri) saat rapat persetujuan tingkat I RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).  Komisi I DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR.
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kedua kanan) disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (kedua kiri) dan Ahmad Heryawan (kiri) saat rapat persetujuan tingkat I RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Komisi I DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Baca Juga

Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI, polisi melibatkan 5.021 personel gabungan.

Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

"Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI," ujarnya.

Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement