REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah warga sempat melangsungkan aksi menolak Revisi Undang-Undang TNI dengan berkemah di kompleks DPR RI. Aksi tersebut berupa pendirian tenda kemah di salah satu gerbang kompleks DPR RI.

Menurut penjelasan salah seorang warga, aksi pendirian tiga tenda tersebut dilangsungkan sejak Kamis (20/3/2025) dini hari sekitar pukul 00.00 WIB. Aksi tersebut terpantau masih berlangsung sembari menyaksikan detik-detik pengesahan RUU TNI sekitar pukul 10.15 WIB.

Menurut Johan (32 tahun), setelah melakukan kemah, pihaknya akan melangsungkan aksi unjuk rasa bersama kelompok masyarakat dan mahasiswa di depan gedung DPR. Johan mengaku khawatir apabila TNI mengisi jabatan tidak sesuai kompetensi. Pihaknya khawatir apabila jabatan sipil diisi oleh militer akan ada penyalahgunaan senjata, khususnya terkait urusan agama.

"Apalagi mereka punya senjata. Takutnya nanti juga disalahgunakan sewaktu memimpin. Biar jabatan-jabatan sipil diurus oleh sipil saja," kata Johan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Salsa (26). Pihaknya mengaku resah terkait pengesahan aturan tersebut dan mencoba menyuarakan keberatannya dengan mendirikan tenda untuk memblokade jalan.

"Semua terjadi begitu saja. Keresahan ini sudah ada sejak semalam sebelumnya. Jadi, kami pikir, coba kami memblokade saja jalan masuknya," kata Salsa.

Salsa juga mengungkapkan pandangannya terhadap aparat bersenjata yang kembali berpotensi mengisi jabatan sipil yang dinilai tak berkompetensi. Ia mengatakan hal itu seperti mengkhianati semangat reformasi yang menekankan kekuasaan tertinggi di tangan sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika